Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada akhir Agustus 2025 berakhir ricuh, menambah ketegangan politik yang semakin meningkat di Indonesia. Demonstran yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang kecewa dengan kinerja DPR RI dan kebijakan pemerintah, melakukan serangan terhadap aparat kepolisian dan merusak sejumlah fasilitas publik. Insiden ini menambah daftar panjang ketidakpuasan terhadap lembaga legislatif yang dinilai tidak lagi memenuhi harapan rakyat.
Aksi Demonstrasi yang Berujung Ricuh
Kericuhan dimulai ketika massa demonstran yang memprotes kinerja DPR dan kebijakan pemerintah menyerang anggota Brimob dengan petasan dan batu. Selain itu, beberapa gedung di sekitar Mako Brimob juga dirusak dalam aksi tersebut. Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, langsung merespons dengan memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan evaluasi terhadap insiden tersebut serta untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, Prabowo juga mengundang 16 ormas Islam untuk melakukan dialog guna meredakan ketegangan yang ada (tempo.co).
Langkah Pemerintah dalam Mengatasi Kericuhan
Sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari penggunaan gas air mata yang digunakan dalam pengendalian kericuhan, Pemadam Kebakaran DKI Jakarta turun tangan dengan menyemprotkan air di sekitar Gedung DPR RI. Langkah ini diambil untuk meredakan efek gas yang telah mengganggu warga sekitar dan peserta demonstrasi yang terjebak di lokasi. Meskipun langkah tersebut cukup membantu, kerusakan yang ditimbulkan pada beberapa gedung dan kendaraan menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki oleh pemerintah (news.indozone.id).
Wapres Gibran Mengunjungi Korban Kericuhan
Dalam perkembangan lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban demonstrasi yang terluka dan dirawat di rumah sakit, termasuk korban bernama Affan Kurniawan, seorang ojek online yang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Gibran menyampaikan rasa belasungkawa dan memastikan pemerintah akan memberikan bantuan kepada keluarga korban. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya jumlah korban dari aksi tersebut, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak sosial dari kericuhan ini (merdeka.com).
Kinerja DPR yang Disorot dan Pengaruh pada Stabilitas Ekonomi
Di tengah kericuhan ini, sorotan publik semakin tajam terhadap kinerja DPR RI, yang dianggap tidak berhasil merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan selama kampanye. Banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) penting yang masih terkatung-katung, sementara masalah sosial dan ekonomi seperti pengangguran dan ketimpangan sosial semakin mendalam. Sebagian besar rakyat merasa bahwa DPR lebih fokus pada urusan politik internal dan kepentingan pribadi ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, ketegangan politik juga memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada pekan ini meskipun sebelumnya tercatatkan All-Time High (ATH). Ketidakpastian politik yang semakin tinggi memengaruhi sentimen pasar, dan hal ini dapat berdampak buruk bagi kestabilan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang (beritasriwijaya.co.id).
Kesimpulan: Mencari Solusi untuk Menjaga Stabilitas
Kejadian-kejadian ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja DPR dan kebijakan pemerintah. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat, langkah-langkah konkret perlu segera diambil. Pemerintah, DPR, dan berbagai ormas harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat memenuhi harapan masyarakat, memperbaiki kebijakan, serta memastikan bahwa seluruh elemen negara dapat berjalan harmonis. Ke depan, diharapkan tidak hanya penanganan yang lebih baik terhadap aksi protes, tetapi juga kebijakan yang lebih pro-rakyat agar ketidakpuasan tersebut tidak terulang lagi.
